Berlaku Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Undang-undang yang mengatur pelindungan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan mendapatkan persetujuan pemilik data pribadi sebelum pemrosesan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan payung hukum pertama di Indonesia yang secara komprehensif mengatur pelindungan data pribadi.

Ringkasan Ketentuan Pokok relevan bagi IstanaData:

DEFINISI DATA PRIBADI — Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya.

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA — Setiap instansi yang mengelola data pribadi wajib memastikan keamanan pemrosesan, membatasi akses, dan melakukan anonimisasi/agregasi bila data akan dipublikasikan secara terbuka.

KLASIFIKASI DATA TERBUKA — Dataset yang mengandung data pribadi tidak dapat dipublikasikan sebagai data terbuka kecuali telah dianonimkan atau diagregasi sedemikian rupa sehingga tidak dapat diidentifikasi kembali ke individu tertentu.

SANKSI — UU ini mengatur sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran pelindungan data pribadi.

Setiap Perangkat Daerah yang mengajukan dataset ke IstanaData wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ini sebelum dataset diklasifikasikan sebagai "Terbuka".