Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) merupakan landasan utama tata kelola data pemerintah di Indonesia.

Ringkasan Ketentuan Pokok:

1. TUJUAN — Mewujudkan Satu Data Indonesia guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah.

1. PRINSIP SATU DATA — Data pemerintah dihasilkan berdasarkan: (a) Standar Data, (b) Metadata, (c) Interoperabilitas Data, dan (d) menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

1. PENYELENGGARA — Terdiri dari Forum Satu Data Indonesia (tingkat pusat), Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), serta Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data pada masing-masing instansi.

1. WALIDATA — Unit kerja pada Instansi Pusat/Daerah yang melaksanakan penyebarluasan Data yang telah memenuhi standar data, metadata, dan telah diverifikasi.

1. KLASIFIKASI DATA — Data dibedakan menjadi Data Terbuka dan Data Tertutup, sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan pelindungan data pribadi.

1. PORTAL SATU DATA INDONESIA — Data yang dihasilkan Instansi Pusat dan Daerah dibagipakaikan melalui Portal Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas selaku Pembina Data tingkat pusat.

Dokumen ini menjadi dasar hukum utama pembentukan portal IstanaData sebagai simpul Satu Data Kabupaten Siak.