Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 mengatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi umum yang wajib digunakan seluruh pemerintah daerah.

Ringkasan Ketentuan Pokok:

1. RUANG LINGKUP SIPD — Mencakup subsistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah.

1. E-WALIDATA — Modul dalam SIPD yang mengelola alur data statistik sektoral daerah melalui tahapan: perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

1. KEWAJIBAN DAERAH — Setiap pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD dan menunjuk Walidata daerah (umumnya pada Perangkat Daerah yang membidangi statistik/komunikasi informatika).

1. INTEGRASI DATA — Data yang dihasilkan melalui SIPD menjadi salah satu sumber utama kontribusi data daerah ke Portal Satu Data Indonesia.

Ketentuan ini menjadi dasar rencana integrasi IstanaData dengan e-Walidata SIPD Kabupaten Siak.